Kontroversi Khitan pada Wanita


Kontroversi seputar khitan pada wanita menjadi perdebatan panjang di kalangan medis, agama, dan masyarakat secara keseluruhan. Pro dan kontra tentang khitan pada wanita semakin tajam dengan beredarnya larangan medikalisasi sunat perempuan bagi petugas kesehatan dengan nomor: HK.00.07.1.3.1047a tanggal 20 April 2006. Dimana di dalam surat tersebut disebutkan bahwa khitan terhadap wanita merupakan praktek perusakan alat kelamin perempuan sehingga harus dilarang1. Akan tetapi, surat tersebut dicabut karena adanya keberatan dari kalangan ulama.
Kemudian, kontroversi sunat pada wanita pun kembali mencuat dengan disahkannya Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636/Menkes/Per/XI/2010tentang Sunat Perempuan2. Seperti yang dilansir dari Voice of America (VOA) bahwa PemerintahIndonesia Didesak Hentikan Khitan bagi Perempuan oleh Amnesty International(Sabtu, 10 Maret 2012)3. Profesor Jurnalis Uddin Kepala Lembaga Kependudukan dan Gender Universitas YARSI Jakarta dalam artikel tersebut menyatakan bahwa dari segi kesehatan, khitan pada wanita tidak ada gunanya. Bahkan cenderung merugikan, lebih-lebih jika terjadi infeksi. Masih mengutip dari VOA, dinyatakan bahwa pada kelanjutannya, praktek khitan pada perempuan justru menyebabkan infeksi, masalah pada saluran kencing, trauma psikis, komplikasi saat melahirkan dan bahkan pada beberapa kasus menyebabkan pendarahan.
Hal ini sangat menggelitik saya untuk melakukan riset sederhana melalui pengkajian literatur tentang khitan bagi perempuan. Hukumnya, tata caranya, serta manfaatnya bagi wanita bagi yang memiliki pendapat setuju terhadap khitan wanita. Kalangan ulama yang setuju dengan khitan meyakini bahwa khitan wanita memiliki tujuan yang mulia. Tujuan khitan wanita adalah untuk menyeimbangkan (menstabilkan) dorongan seksual. Seorang wanita yang tidak dikhitan memiliki dorongan seksual yang tinggi, sedangkan memotongnya terlalu berlebihan menjadikan wanita dingin dorongan seksualnya. Oleh karena itu, khitan wanita pun harus dilakukan secara benar. Banyaknya seruan yang menghendaki dihilangkannya tradisi khitan ini terjadi lantaran sebagian Negara Arab melaksanakan sunnah ini dengan tidak benar. Yaitu, seluruh kulitnya (klitoris) dipotong, dan ini haram hukumnya dan jahiliyah4. Namun, jika dilakukan secara benar, maka akan memiliki manfaat yang baik bagi wanita. Selain menstabilka syahwat, juga Meminimalkan infeksi yang terjadi karena penumpukan mikroba dibawah klitoris.

 Dalam buku karangan Majdi Sayyid Ibrahim yang berjudul 50 Nasihat Rasulullah untuk Kaum Wanita saya menemukan dua pendapat tentang wajib atau sunah hukum khitan bagi wanita, Imam Syafi`I menyatakan wajib sedangkan sunah menurut pendapat Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik serta sebagian besar ulama. Prosedur khitan pun telah diatur jelas yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jika kamu mengkhitan (perempuan), potonglah pada bagian yang terdekat, janganlah terlalu dalam karena hal itu membuat indah wajah dan menyenangkan suami.”
Hal ini dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang Sunat Perempuan prosedur sunat perempuan ini mencakup “Lakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (frenulum clitoris) dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai berukuran 20G-22G dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris” (Pasal 4 ayat 2 (huruf g)).
Amnesty Internasional sebagai pihak kontra terhadap sunat wanita menilai Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melakukan legitimasi mutilasi kelamin perempuan karena Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang sunat perempuan mengatur secara detail tata laksana khitan pada perempuan sekaligus memberi otoritas kepada pekerja medis seperti dokter, bidan dan perawat, untuk melakukannya. Hal ini dinilai bertentangan dengan konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia.
Padahal, Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Sunat, dibuat untuk menjembatani antara sunah agama tertentu (kalangan ulama) dengan kalangan medis. Seperti halnya peraturan sunat pada laki-laki. Direktur Bina Kesehatan Ibu di Kementerian Kesehatan, Dr. Gita Maya Koemara Sakti Soepono kepada VOA menyatakan bahwa peraturan tersebut merupakan salah satu perlindungan terhadap wanita. Yaitu, bila ada perempuan yang ingin disunat, peraturan tersebut menjadi panduan agar perempuan terhindar dari praktek sunat yang membahayakan kesehatan.
Pro dan kontra ini tidak akan menemukan titik temu jika pihak pro dan kontra tidak didudukkan dalam satu meja membahas perihal sunat wanita. Penelitian-penelitian perlu dilakukan untuk mendapatkan data dan fakta yang jelas. Seperti halnya khitan pada laki-laki yang kemudian mendapatkan respon baik dari kalangan medis. Khitan wanita ini juga penting dilakukan riset mendalam sehingga publik tidak dibingungkan oleh kontroversi ini.

7 comments:

  1. Kalo mbak anita setuju yang mana? Kan sakit kalo dikhitan sudah lulus begini

    ReplyDelete
  2. Dilema antara Agama dan Budaya.... Pembenaran hanya sebatas kaca mata yang dipakai.

    ReplyDelete
  3. Berbagi Kisah, Informasi dan Foto

    Tentang Indahnya INDONESIA

    www.jelajah-nesia.blogspot.com

    ReplyDelete
  4. Agama punya aturan yang berbeda, biarkan umatnya mengikuti aturan agama yang diyakini, kalau amnesti international mengintervensi, sama saja mereka yang ndak punya toleransi

    ReplyDelete
  5. setiap aturan yang ada dalam agma islam..pasti ada manfaatnya,, tidak ada satupun perintah Allah n anjuran rasulullah yang berakhir sia-sia.
    segalanya baik bila di lakukan dgn bnar, seperti halnya khitan..tentu klau d lkukan brlbihan pzti akn mnjadi mudarat., tapi klau d lakukn dgn bnar, insyllh akn mndtgkn mnfa't. .^_^

    ReplyDelete
  6. Kalo bagi laki-laki hukumnya dan faedah medisnya sudah klop dan saling mendukung.
    Tapi bagi wanita hukumnya (belum jelas?) dan faedah medisnya perlu dibahas oleh ahlinya secara komprehensif.

    ReplyDelete